BOLMORA.COM
BERITA BOLMONG RAYA

Ini Penjelasan Tutkey Soal Dugaan Pungli dan Intervensi Penggunaan Anggaran BOP di Diknas Bolmong

“Saya tidak pernah mengintervensi Kepala PAUD di Bolmong, terkait penggunaan anggaran BOP sebesar Rp‎1.881 Miliar, apalagi melakukan pemaksaan kepada Kepala PAUD untuk membeli alat peraga berupa alat permainan, bahan ajar dan buku administrasi PAUD,”

0 752

BOLMORA, BOLMONG – Kepala Seksi (Kasie) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Bolmong Petronela Tutkey, akhirnya angkat bicara soal tuduhan dugaan pungutan liar (Pungli) dan intervensi penggunaan anggaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2017 senilai Rp1.881 Miliar, sebagaimana disampaikan oleh tiga oknum Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada anggota legislatif di DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong) Sunny Dampi, beberapa waktu lalu, yang juga telah ramai diberitakan di sejumlah media cetak maupun online selang dua pekan terakhir ini.

Kepada sejumlah awak media, Tutkey menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengintervensi penggunaan anggaran BOP di sejumlah PAUD.

“Saya tidak pernah mengintervensi Kepala PAUD di Bolmong, terkait penggunaan anggaran BOP sebesar Rp‎1.881 Miliar, apalagi melakukan pemaksaan kepada Kepala PAUD untuk membeli alat peraga berupa alat permainan, bahan ajar dan buku administrasi PAUD,” ujarnya, Rabu (6/9/2017) lalu, di ruang kerjannya.

Tutkey menjelaskan, mekanisme penggunaan dana BOP PAUD sudah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2017 tentang juknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik BOP penyelenggaraan PAUD. Yang mana, di dalamnya mengatur tentang penggunaan anggaran BOP penyelenggaraan PAUD yang terdiri dari: (1) kegiatan pembelajaran, (2) kegiatan pendukung pembelajaran, dan (3) kegiatan lainnya (sarana dan prasarana) termasuk pembelian alat permainan, bahan ajar dan buku administrasi PAUD.

“Untuk kegiatan pembelian alat permainan, bahan ajar dan buku administrasi PAUD dimaksud, Kepala PAUD berhubungan langsung dengan pihak perusahaan yang menyediakan/menjual item yang dibutuhkan oleh PAUD, dan langsung membuat kesepakatan kerja sama tanpa sedikit pun ada intervensi dari kami, termasuk dalam bentuk referensi. Kami tidak pernah mengeluarkan surat referensi terkait pembelian alat peraga berupa alat permainan, bahan ajar dan buku administrasi PAUD. Jadi, tidak ada aturan yang dilanggar terkait dengan kegiatan pembelian alat peraga itu,” paparnya.

Selain itu, Tutkey juga menampik perihal dugaan pungutan liar (Pungli) sebesar Rp500.000, yang dibebankan kepada setiap Kepala PAUD saat pengurusan surat rekomendasi untuk pembelian alat peraga sebagaimana yang dilaporkan oleh tiga oknum Kepala PAUD kepada anggota DPRD Sunny Dampi.

“Itu sama sekali tidak benar dan perlu dibuktikan, apalagi era transparansi bagini. Dinas tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi, baik untuk kegiatan pembelian alat peraga maupun untuk pencairan dana,” ungkapnya, seraya mempersilahkan awak media untuk meminta klarifikasi langsung kepada sejumlah Kepala PAUD di Bolmong.

Pun ketika dikonfirmasi ke sejumlah Kepala PAUD, mereka mengaku tidak pernah merasa diintervensi terkait pembelian alat peraga, apalagi sampai diintimidasi untuk membeli item alat peraga tertentu.

“Kami membeli sejumlah alat peraga karena selain dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan, juga untuk persiapan akreditasi lembaga PAUD,” kata salah satu Kepala PAUD yang enggan dipublis namanya, saat diwawancarai, dan diaminkan oleh sejumlah Kepala PAUD yang kebetulan hadir di Kantor Dinas Diknas Bolmong.

Para Kepala PAUD itu membantah adanya isu dugaan pungli yang dituduhkan kepada Tutkey, selaku Kasie PAUD.

Sementara itu, Ketua Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Kecamatan Dumoga Barat, dan Dumoga Tengah Conny Mokoagow, ketika ditemui dalam kegiatan yang dihadiri oleh 12 lembaga PAUD Kecamatan Dumoga Barat dan Dumoga Tengah, Sabtu (9/9/2017), di Desa Uuwan, mengungkapkan tidak ada intervensi pihak Diknas dalam hal penggunaan anggaran BOP melalui kegiatan pembelian alat peraga.

“Kami tidak pernah dimintai uang untuk urusan apapun di Diknas,” akunya, yang diaminkan oleh sekitar 20-an orang perwakilan dari 12 pimpinan Lembaga PAUD yang hadir saat itu.

Terkait ucapan tidak menyenangkan yang belakangan menimbulkan polemik antara dirinya dan anggota legislatif Sunny Dampi, Tutkey menjelaskan bahwa ucapan tersebut tidak ditujukan secara personal kepada Sunny Dampi. Ucapan itu merupakan reaksi spontan yang timbul akibat kekagetannya ketika mengetahui isu dugaan pungli dan intervensi penggunaan anggaran BOP yang dialamatkan kepada dirinya, seperti disampaikan Sunny Dampi, kepada sejumlah wartawan untuk diberitakan tanpa meminta penjelasan dari Tutkey terlebih dahulu.

Fakta menarik terungkap, ketika salah seorang anggota DPRD Bolmong yang enggan namanya dipublikasikan mengatakan bahwa masalah-masalah pendidikan harusnya dibahas di Komisi III.

“Etikanya, ketika menerima laporan dari masyarakat, dia (Sunny) yang notabene adalah anggota Komisi II harus menyampaikan laporan tersebut ke fraksi untuk kemudian didisposisikan ke komisi terkait (Komisi III) untuk ditindak lanjuti. Mekanisme umumnya kira-kira seperti itu,” cetus anggota Komisi II DPRD Bolmong itu.

Terpisah, beberapa anggota Komisi III DPRD Bolmong yang dihubungi media ini enggan berkomentar banyak terkait permasalahan ini, dan hanya menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi III belum menerima laporan terkait dugaan pungli dan intervensi penggunaan anggaran BOP di Diknas Bolmong.

“Untuk lebih jelasnya, silahkan hubungi ketua komisi saja,” ujar salah seorang anggota legislatif yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu Ketua Komisi III Masri Daeng Masengke, ketika dihubungi via ponsel dengan nomor 081243149xxx sedang tidak aktif.

Sunny Dampi sendiri, melalui wawancara via ponsel Jumat (8/9/2017) mengakui bahwa, laporan terkait dugaan pungli dan intervensi penggunaan anggaran BOP di Diknas Bolmong memang belum disampaikan ke komisi terkait.

Hal menarik lain terungkap ketika Sunny mengakui bahwa memang belum ada upaya yang dilakukannya untuk meminta keterangan langsung kepada Petronela Tutkey, selaku Kasie PAUD Diknas Bolmong, terkait laporan beberapa oknum Kepala PAUD, sebelum menyampaikannya ke beberapa media cetak dan online.

Sunny mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya bersama rekan legislator lainnya pernah mengingatkan kepada pihak Diknas untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Ya, hanya peringatan yang bersifat umum saja, tidak secara khusus terkait laporan dugaan pungli dan intervensi penggunaan anggaran BOP ini,” imbuhnya.

Soal ucapan tidak menyenangkan yang menurut Tutkey merupakan reaksi spontan karena kekagetannya atas pemberitaan yang beredar tanpa melalui konfirmasi darinya, Sunny mengatakan jika kata-kata yang dilontarkan Tutkey jelas menimbulkan ketersinggungan.

“Jelas saya tersinggung, dia (Sunny) menanyakan nomor handphone saya, dan mengatakan, ‘mentang-mentang orang di kampung mobaku gate bagitu, mentang-mentang anggota dewan kurang ajar bagitu’,” ujarnya menirukan ucapan Tutkey di depan sejumlah awak media, Selasa (29/8/2017) lalu.

Disinggung tentang rencananya untuk mempidanakan Tutkey, terkait persoalan ucapan tidak menyenangkan itu, Sunny mengatakan dirinya masih akan berkonsultasi dengan pimpinan.

Meskipun menyayangkan sikap anggota legislatif Sunny Dampi, yang tidak meminta klarifikasi terlebih dahulu dari dirinya terkait laporan tersebut, namun Tutkey menghargai kepedulian Sunny terhadap dunia pendidikan.

“Secara pribadi saya sangat mengapresiasi kepedulian beliau (Sunny) terhadap dunia pendidikan. Dan memang hal itu sudah menjadi tupoksi beliau sebagai anggota legislatif,” lugas Tutkey.

Ia berharap agar ke depannya baik pemerintah daerah dan DPRD bisa menyikapi persoalan ini secara arif dan bijaksana, serta dapat menindak lanjuti persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengesampingkan haknya untuk memberikan klarifikasi.(**/gnm)

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.