BOLMORA.COM
BERITA BOLMONG RAYA

Inspektorat Bolsel Bungkam Soal Temuan dan TGR Tahun 2013-2015

0 75

BOLMORA, BOLSEL – Meski Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 Pemkab Bolsel mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi bukan berarti tidak terdapat temuan berimbas pada Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus dikembalikan.

Hasil investigasi tim BOLMORA.COM, sejumlah temuan di tahun sebelumnya (2013-2015) yang belum terselesaikan masih menghiasi kepemimpinan Bupati Herson Mayulu. Seperti dalam LHP BPK Nomor: 04.A/LHP/XIX.MND/05/2014, tahun 2013, yang diterbitkan tanggal 30 Mei 2014. Di situ BPK menyatakan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Neraca Keuangan Pemkab Bolsel per 31 Desember 2013. Adapun beberapa temuan yang tidak dapat diyakini keawjarannya dan terindikasi merugikan keuangan negara adalah sebagai berikut.

(1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp96.132.600, yang berupa Retribusi Daerah yang telah dipungut namun tidak disetorkan ke kas daerah melainkan dipergunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Belanja Barang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp953.710.693.

(3) Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.804.237.237.

(4) Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibayarkan lebih besar dari seharusnya sesuai ketentuan sebesar Rp201.752.600.

Ironisnya, Pemkab Bolsel tidak menyajikan kembali LKPD tahun 2013, sebagai tindak lajut rekomendasi hasil temuan BPK.

Pun demikian, hasil temuan BPK dari LHP Nomor: 09.C/LHP/XIX.MND/05/2015 tahun 2014, yang diterbitkan 29 Mei 2015. Dalam LHP tersebut ada delapan temuan berindikasi kerugian negara yang  diduga belum terselesaikan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Bolsel Ridel Paputungan, saat dikonfirmasi terkait realisasi pengembalian TGR tahun 2013-2015, terkesan menghindar dan enggan memberikan tanggapannya. Dia malah menyuruh wartawan untuk berkoordinasi dengan Kepala bagian Humas Pemkab Bolsel.

“Terkait TGR, silahkan konfirmasi kepada Kabag Humas Pemkab Bolsel,” singkatnya.

Hal ini pun, menuai sorotan anggota LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Rizal Maksum. Ia menilai Pemkab Bolsel seharusnya lebih transparan terkait utang negara yang belum diselesaikan oleh para penunggak. Sebab, bisa saja temuan-temuan tersebut menjadi pintu masuk pihak Kepolisian dan kejaksaan untuk mengusutnya.

“Sangat disayangkan sikap Pemkab Bolsel, yang kurang transparan tentang utang TGR. Apalagi TGR dari Tahun 2013 masih belum terselesaikan. Seharusnya Kepala Inspektorat, selaku instansi yang berkompeten bisa memberikan keterangan rinci, bukan bungkam,” ujar Rizal.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Teddy Manika, ketika ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (11/6/2017) lalu, tak menapik adanya sejumlah temuan yang menjadi TGR. Ia mengakui ada beberapa penunggak TGR yang belum menyelesaikannya.

“Memang ada utang TGR 2014 yang belum terselesaikan. Namun, kebanyakan ada di pihak ketiga,” ungkap Manika.(wandy)

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.